Skandal kuliner non-halal di Solo – 'Kita enggak tahu kalau pakai minyak babi, kita sangat kecewa'
Namun ketika diklarifikasi, Presiden Jokowi mengatakan “tidak akan memaksakan” kalau memang fasilitas pendukungnya belum siap.
To control urbanization, The federal government options to cap IKN’s populace at two million to stay away from overcapacity. These steps show the commitment to sustainable rules, making certain IKN becomes a image of national id.
“Investor tidak akan selamanya menganggap uang yang mereka berikan sebagai hibah, tetapi ada juga investasi dalam bentuk utang. Itu yang harus diwaspadai ke depan,” ujarnya.
Bagaimana rasanya hidup di sekitar pembangunan megaproyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi ini?
Sejarah akan mencatat Nusantara sebagai warisan Presiden Jokowi, walau dia hanya punya waktu sekitar dua tahun sebelum lengser untuk mulai membangunnya.
On top of that, a different intercity and regional rail program will be made to connection The brand new cash with neighboring cities for instance Samarinda and Balikpapan, forming Element of the broader Trans Kalimantan Railway community that should hook up all the Indonesian facet of Borneo Island with rail assistance.[ninety three]
On the other hand, The essential infrastructure may be the Preliminary groundwork that needs to be supplied by the government as it will eventually add to gauging the fascination through the private sector to speculate.
Tetapi selain di kawasan istana, pembangunan IKN masih jauh dari rampung. Jalan di depan rusun para ASN pun masih tanah bergelombang.
The relocation from the IKN Nusantara is not just a transfer of the middle of presidency but it's as a method of equitable distribution of improvement plus the national overall economy.
Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.[28]
“Ya artinya tidak bisa dipastikan kapan swasta akan tertarik masuk. Dan biaya untuk pembangunan di awal berarti dibebankan seluruhnya kepada APBN.
Belanja lebih berat, defisit bisa IKN melebar, sementara pemerintah sekarang punya kebutuhan yang banyak dan lebih mendesak seperti subsidi dan belanja rutin,” ujar Bhima.
Di sisi kiri jalan dari arah kami datang, rumah jabatan menteri juga telah berdiri. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp14 miliar per unit untuk membangun rumah jabatan berkonsep rumah pintar itu.